JAJAK PENDAPAT PLTN DI INDONESIA TAHUN 2012

I. Pendahuluan

Kegiatan jajak pendapat Iptek Nuklir tahun 2012 ini dilakukan untuk mengambarkan tingkat penerima masyarakat Indonesia terhadap pemanfaatan Iptek Nuklir, sebagaimana bagian dari Renstra Pusat Diseminasi Iptek Nuklir (PDIN) Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) tahun 2010-2014. Kegiatan ini telah dilakukan sebanyak tiga kali, terhitung sejak tahun 2010, dengan tingkat penerimaan masyarakat secara nasional pada tahun 2010 sebesar 59,7% responden menerima pemanfaatan Iptek Nuklir dalam di bidang energi dengan menyetujui pembangunan PLTN di Indonesia; 25,5 % menolak pembangunan PLTN dan 14,8% tidak tahu. Tahun 2011 hasil jajak pendapat memperlihatkan sebesar 49,5% responden menerima pembangunan PLTN di Indonesia; 35,5 % menolak pembangunan PLTN dan 15% tidak tahu. Jajak Pendapat tahun 2012 dilakukan oleh PT. Andira Karya Persada yang merupakan pemenang lelang kegiatan tersebut. Jajak pendapat dilakukan untuk mengetahui perkembangan tingkat penerimaan masyarakat terhadap pemanfaatan iptek nuklir.

II. Metodelogi

1. Populasi dan Representasi

Sampel dalam survei dirancang untuk merepresentasikan penduduk dewasa di seluruh Indonesia yakni minimal berusia 15 tahun atau pernah sekolah setingkat SLTA, agar dapat menggambarkan kondisi regional. Survei diselenggarakan di seluruh wilayah provinsi Indonesia berdasarkan proporsi jumlah penduduk di masing-masing provinsi dengan responden sebanyak 3.000. Ambang kesalahan (margin of error) survei diperkirakan +/- 1,8% pada tingkat kepercayaan 95%.

2. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel adalah kombinasi penarikan acak bertingkat (multistage sampling) dan acak sederhana (simple random sampling). Teknik ini digunakan agar variabilitas dan probabilitas terwakili sama dalam penarikan sampel. Distribusi responden berdasarkan kategori lokasi, yaitu 3.000 responden untuk jajak pendapat nasional dengan margin of error (MoE) 1,8%, Nilai MoE dalam jajak pendapat ini ditentukan pada tingkat kepercayaan 95%.

Unit sampling terkecil adalah desa yang dibedakan berdasarkan kategori urban- rural, dengan frame sampling setiap wilayah mewakili 50 desa urban dan 50 desa rural. Jumlah sampel setiap desa sebesar 10 responden, sebagai nilai ekonomis terkecil dari sampel dan agar menjangkau keterwakilan kategori desa.

Gambar 1. Bagan Pemilihan Responden

Tabel 1. Metoda Penarikan Sampel dan Penjelasannya

Level Pemilihan	Metoda	Penjelasan
Propinsi	Tidak ada pemilihan. Yang menjadi lokasi survey adalah seluruh propinsi diIndonesia(33 Propinsi) Membuat strata urban dan rural di setiap propinsi dengan memilah penduduk urban dan rural, dengan menggunakan data dasar BPS terakhir. Menentukan jumlah responden di setiap strata di tiap propinsi yang proporsional dengan jumlah penduduk setiap strata. Untuk memastikan keterwakilan tiap propinsi dan memungkinkan analisis pada level propinsi.	Untuk memastikan keterwakilan tiap propinsi dan memungkinkan analisis pada level propinsi.
Desa Urban/rural	Menentukan jumlah desa urban dan desa rural di setiap propinsi dengan berpatokan di setiap desa ada 10 responden yang akan diwawancarai. Memilih desa urban dan desa rural secara acak dari daftar nama desa menurut kategori urban rural di setiap propinsi. Pemilihan desa secara langsung di tingkat propinsi (tanpa memilih kabupaten terlebih dahulu) akan lebih menjamin penyebaran lokasi. Dengan demikian akan mengurangidesign effect error. Wilayah Urban and rural akan dibedakan karena pendapat dan sikap masyarakat urban dan rural umumnya berbeda.	Pemilihan desa secara langsung di tingkat propinsi (tanpa memilih kabupaten terlebih dahulu) akan lebih menjamin penyebaran lokasi. Dengan demikian akan mengurangidesign effect error. Wilayah Urban and rural akan dibedakan karena pendapat dan sikap masyarakat urban dan rural umumnya berbeda.
Rukun Tetangga (Level Pemerintahan Terendah)	Mendaftar semua RT atau tingkat pemerintahan terendah, lalu memilih 5 RT di antaranya secara acak. Teknis pemilihan RT secara acak ini akan menggunakan lembar angka acak. Pemilihan RT atau level pemerintahan terendah karena diasumsikan, pada level itu terdapat kerangka sampel (daftar nama kepala keluarga). Kita menghindari menggunakan model pemilihan sampel dengan cara berjalan (walk random selection) karena pengalaman terdahulu menunjukkan hanya mencakup wilayah yang sempit dari desa terpilih. Kelemahan lain dari metodawalk random selection yaitu tidak terdokumentasi dengan baik. Jika di suatu daerah tidak dikenal istilah RT, maka diambil level pemerintahan terendah yang ada, misalnya dusun, dukuh atau lingkungan.	Pemilihan RT atau level pemerintahan terendah karena diasumsikan, pada level itu terdapat kerangka sampel (daftar nama kepala keluarga). Kita menghindari menggunakan model pemilihan sampel dengan cara berjalan (walk random selection) karena pengalaman terdahulu menunjukkan hanya mencakup wilayah yang sempit dari desa terpilih. Kelemahan lain dari metoda walk random selection yaitu tidak terdokumentasi dengan baik. Jika di suatu daerah tidak dikenal istilah RT, maka diambil level pemerintahan terendah yang ada, misalnya dusun, dukuh atau lingkungan.
Rumah Tangga	Memilih 2 kepala keluarga secara acak dari daftar nama kepala keluarga yang diperoleh dari Ketua RT atau pimpinan level pemerinta-han terendah. Teknis pemilihan kepala keluarga juga akan menggunakan lembar angka acak. Metoda ini dapat memastikan pemilihan kepala keluarga benar-benar dipilih secara acak dan terdokumentasi.	Metoda ini dapat memastikan pemilihan kepala keluarga benar-benar dipilih secara acak dan terdokumentasi.
Responden	Memilih satu responden secara acak dari setiap kepala keluarga terpilih, dengan menggunakan kish grid. Memastikan nomor kuesioner ganjil digunakan untuk responden laki-laki dan nomor kuesioner genap untuk responden perempuan. Metoda pemilihan responden denganKishgrid memastikan responden dipilih secara acak dan buktinya terdokumentasi. Pembedaan nomor kuesioner ganjil atau genap menurut jenis kelamin, akan memastikan jumlah responden laki-laki dan perempuan berimbang / proporsional (50:50).	Metoda pemilihan responden denganKishgrid memastikan responden dipilih secara acak dan buktinya terdokumentasi. Pembedaan nomor kuesioner ganjil atau genap menurut jenis kelamin, akan memastikan jumlah responden laki-laki dan perempuan berimbang / proporsional (50:50).

3. Pelaksanaan Jajak

Kepada responden terpilih, dilakukan wawancara secara face to face interview (wawancara tatap muka.) Dengan penentuan metoda semacam ini, maka setiap masyarakat pada wilayah-wilayah terpilih akan memiliki peluang yang sama untuk diwawancarai. Metoda semacam ini juga lebih menjamin tingkat representativeness. Dengan demikian, penggunaan metoda tersebut dapat memberikan kepastian bahwa hasil jajak akan menggambarkan kenyataan yang sesungguhnya.

4. Quality Control : Supervisi dan Spotcheck

Untuk menjamin kebenaran informasi (data), seluruh proses wawancara disupervisi oleh koordinator tingkat kabupaten/kota. Untuk memeriksa secara langsung kebenaran isi kuesioner koordinator kecamatan akan melakukan spotcheck. Spotcheck dilakukan dengan cara memilih secara acak 10% dari kuesioner yang telah diwawancarakan. Inti dari kegiatan spotcheck adalah untuk mengecek apakah wawancara benar-benar dilaksanakan atau tidak. Spotcheck dilakukan dalam dua tahap sesuai dengan periode pengumpulan data. Untuk menjaga obyektifitas, spotcheck dilakukan oleh koordinator yang tidak mengawasi anggota kelompoknya. Dengan kata lain, koordinator A melakukan spotchek hasil pekerjaan yang berada di bawah koordinator B, demikian seterusnya. Spotcheck berguna untuk mengetahui kelengkapan jawaban pada lembar kuesioner, misalnya wawancara dilakukan tanpa mencatat nama anggota keluarga rumah tangga. Kuesioner yang bermasalah dikembalikan kepada TPD untuk melakukan wawancara ulang.

5. Jadwal Jajak

Proses pengumpulan data dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2012 sd. 24 Oktober 2012, dengan sampling 3.000 Responden Nasional yang dilakukan di 33 Propinsi.

III. Hasil Pelaksanaan Jajak

1. Profil Responden

Distribusi Responden berdasarkan umur dapat dilihat pada gambar 2

Gambar 2. Responden berdasarkan umur

Distribusi ini memperlihatkan bahwa mayoritas responden adalah pada fase dewasa secara psikologis, dan mempunyai kemampuan untuk menganalisa persoalan secara objektif.

Gambar 3. Distribusi Responden berdasarkan pendidikan

Untuk tingkat pendidikan (Gambar 3), ada empat kelompok utama Responden, yaitu sebanyak 50,37% berpendidikan SLTA sederajat, 16,03% SLTP, disusul berpendidikan SD sebanyak 12,7%, dan yang berpendidikan sarjana sebanyak 12,07%. Berdasarkan data ini bisa dilihat bahwa mayoritas Responden mempunyai tingkat pendidikan yang memadai, sehingga dari aspek kognitif mempunyai pengetahuan yang memadai untuk menilai suatu permasalahan, dalam hal ini PLTN.

2. Pengetahuan Manfaat Iptek Nuklir

Berdasarkan data yang diperoleh (Gambar 4), dapat diketahui bahwa pengetahuan Responden terhadap iptek nuklir relatif masih rendah, yaitu sekitar 31,77% mengetahui manfaat iptek nuklir. Pengetahuan manfaat iptek nuklir Responden diperoleh melalui 4 sarana utama, yaitu media televisi menjadi sumber informasi utama sebanyak 42,59%, media koran 22,13%, selanjutnya melalui lembaga pendidikan 10,56%, sedangkan media online sebanyak 9,97%.

Gambar 4. Pengetahuan manfaat iptek nuklir

Bagi Responden yang mengetahui manfaat iptek nuklir, ada dua bidang utama pemanfaatan iptek nuklir yang dipahami yaitu energi atau PLTN sebesar 40,91%, dan persenjataan atau militer sebesar 28,54%. Sisanya adalah kesehatan dan pertanian dengan jumlah masing-masing sebesar 16,99% dan 13,44%, sedangkan pemenfaatan iptek nuklir dalam bidang peternakan nampaknya belum banyak Responden yang belum mengetahui.

Hasil ini masih sejalan dengan pendapat masyarakat terhadap pertanyaan bila Indonesia akan membangun pembangkit listrik untuk mengatasi krisis energi, dapat diketahui bahwa PLTN menjadi pilihan yang kedua (18,64%) setelah pembangkit tenaga air (19,61%), kemudian tenaga matahari dan biomassa dengan masing-masing sebesar 16,64% dan 12,8%. Ini berarti bahwa masyarakat sudah memahami bahwa PLTN dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah krisis energi bersanding dengan pembangkit listrik yang lain.

3. Penerimaan PLTN

Dari jajak pendapat tersebut juga terungkap bahwa tingkat penerimaan masyarakat terhadap pembangunan PLTN di Indonesia cukup besar yaitu 52,93% setuju, sementara yang tidak setuju sebesar 24,23% dan sisanya 22,83% menjawab tidak tahu. (Gambar 5)

Gambar 5. Tingkat Penerimaan Masyarakat terhadap Pembangunan PLTN

Tiga alasan utama masyarakat setuju terhadap pembangunan PLTN didasarkan pada upaya untuk menjamin pasokan listrik sebesar 28,54%, banyak manfaatnya 28,22%, masyarakat merasa yakin bahwa harga listrik menjadi murah 23,42%. Sementara alasan Responden tidak setuju dengan pembangunan PLTN disebabkan adanya bahaya yang ditimbulkan PLTN 81,13%, disusul dengan kenyakinan bahwa pembangkit lain masih mencukupi 12,17%, dan biaya pembuatan PLTN yang mahal 6,67%, serta SDM Indonesia belum siap 0,07%.

4. Informasi Iptek Nuklir

Dalam jajak tersebut diperoleh data 4 jenis informasi yang paling diharapkan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi yaitu informasi tentang dampak lingkungan PLTN sebesar 21,51%, disusul keselamatan PLTN 17,97%, cara kerja PLTN sebesar 16,66%, dan informasi tentang keunggulan PLTN sebesar 14,93%. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Informasi yang diharapkan dalam sosialisasi Iptek Nuklir

Sedangkan narasumber informasi yang paling dipercaya untuk menjelaskan PLTN adalah Presiden 26,99%, disusul BATAN 17,62%, Prodesor atau ahli di bidang nuklir sebesar 12,92%, secara detail ditampilkan pada Gambar 7. Hasil ini menunjukkan bahwa untuk menjelaskan substansi terhadap permasalahan PLTN dibutuhkan institusi yang legitimasi yang bisa diterima oleh masyarakat, disisi lain juga mengerti dan paham terhadap PLTN secara detail. Bila ini tidak dipenuhi maka masyarakat akan khawatir terhadap kevalidan substansi PLTN, karena pemanfaatan PLTN menghasilkan energi yang besar dan berdampak besar bila tidak ditangani dengan tenaga ahli dan profesional.

Gambar 7. Sumber Informasi yang layak dipercaya

Hasil jajak pendapat tersebut juga memberikan pemahaman bahwa media informasi yang paling efektif untuk menyampaikan PLTN kepada masyarakat adalah berita televisi sebesar 28,71%, disusul iklan di televisi 16,19%, dan diurutan ketiga adalah berita pada media cetak/Koran sebesar 13,62%. Uraian detail terhadap media yang efektif ditunjukkan pada Gambar 8.

Gambar 8. Media Informasi yang efektif dalam mensosialisasikan iptek nuklir

IV. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- Pengetahuan Responden terhadap iptek nuklir relatif masih rendah, yaitu sekitar 31,77%mengetahui manfaat iptek nuklir.

- Sebanyak 52,93 % masyarakat menerima pembangunan PLTN untuk menjamin pasokan listrik, sebanyak 24,23% tidak setuju dan 22,83% lainnya menjawab tidak tahu.

- Narasumber yang paling dipercaya oleh masyarakat untuk sosialisasi PLTN adalah Presiden (26,99%), BATAN (17,62%), sedangkan Profesor/ahli/ilmuwan di bidang nuklir diurutan ketiga yang dipercaya untuk memberikan sosialisasi (12,92%).

- Media sosialisasi yang dipercaya adalah berita di televisi (28,71%), disusul iklan di televisi 16,19%, dan diurutan ketiga adalah berita pada media cetak/Koran sebesar 13,62%.

2. Saran

Hasil analisis data menunjukkan bahwa masalah utama yang dihadapi adalah masih kurangnya sosialisasi terhadap pembangunan PLTN. Karena itu, saran dan rekomendasinya adalah agar BATAN selaku pemangku kepentingan utama iptek nuklir perlu meningkatkan sosialisasi dengan berbagai level stakeholder yang terkait.

V. Penutup

Penulis berterima kasih kepada PT. Andira Karya Persada yang telah melakukan jajak pendapat secara obyektif dan sesuai jadwal yang ditetapkan. Dengan hasil jajak pendapat tahun 2012 tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran umum terhadap potret pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap iptek nuklir, khususnya PLTN. Dengan demikian, hasil tersebut dapat digunakan sebagai acuan bagi stakeholder terkait iptek nuklir untuk memformulasikan sosialisasi Iptek Nuklir yang tepat kepada masyarakat sehingga berujung diperolehnya tingkat pemahaman masyarakat yang seutuhnya terhadap iptek nuklir.

Posted in: